PENEMUAN 7 KONTAINER SURAT SUARA TERCOBLOS SUDAH DIPASTIKAN SEBAGAI HOAX!

Hoax! Penemuan Surat Suara Tercoblos

Jakarta – Baru – baru ini Indonesia digegerkan mengenai ditemukannya tujuh kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Kabar yang menyebar lewat grup WhatsApp serta media sosial itu membuat pusing KPU dan Bawaslu.

Jajaran komisioner KPU dan Bawaslu akhirnya menyambangi Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Priok. Mereka bermaksud untuk memastikan kabar masuknya kontainer yang disebut dari China yang membawa surat suara Pilpres 2019 yang sudah tercoblos tersebut. Lewat inspeksi langsung ini, kabar surat suara tercoblos sudah dapat dipastikan bohong alias hoax. KPU kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa surat suara Pilpres 2019 belum dicetak.

Kamis (3/1/2019), Ketua KPU Arief Budiman mengatakan "Setiap pekerjaan KPU, KPU harus mampu mempertanggungjawabkan. Kali ini kami menganggap isu yang sekarang luar biasa berlebihan, maka kami merasa tidak cukup menjawab data dan fakta, tapi kami perlu melaporkan agar tidak ada kejadian ini berlanjut di masa datang,". Pernyataan ini disampaikan Arief Budiman setelah melaporkan berita hoax tersebut ke Bareskrim Polri. KPU berharap Polri mengungkap pelaku penyebar hoax.

Sementara itu, Kabareskrim Polri Komjen Arief Sulistyanto menegaskan penyidikan atas kasus  hoax surat suara tercoblos akan dilakukan secepatnya dengan mencari alat bukti. Polisi akan berupaya menelusuri pelaku pertama penyebaran hoax. "Kami serius melakukan penyidikan dalam rangka proses penegakan hukum dalam mewujudkan pemilu bersih, damai," tegasnya.

Dukungan pelaporan kasus hoax ini juga datang dari Mendagri Tjahjo Kumolo. "Dengan adanya isu tujuh kontainer (surat suara) padahal belum dicetak, (serta) 31 juta data siluman, saya mendukung KPU. Dan sebagai Mendagri, saya minta resmi kepada Bapak Kabareskrim mengusut tuntas, mencari siapa yang menyebarkan berita," kata Tjahjo.

Terkait kasus ini, Wasekjen Demokrat Andi Arief ikut dilaporkan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Sebab, Andi Arief ikut mencuit soal kabar surat suara tercoblos.

"Kita meminta Bareskrim segera memeriksa WA group yang dia (Andi Arief) katakan dalam cuitannya itu. Dia kan mengatakan mendapatkan informasi dari WA group-nya. WA group yang mana itu, itu yang harus dia buktikan, apakah dia mendapatkan informasi dari satu WA group atau banyak. Di handphone kita kan banyak WA group. Nah, itu sumbernya siapa," kata Direktur TKN Jokowi-Ma'ruf Bidang Advokasi dan Hukum Ade Irfan Pulungan di Bareskrim.

Hoax! Penemuan Surat Suara Tercoblos

Sedangkan Andi Arief sebelumnya mengaku tidak mempermasalahkan andai dirinya dilaporkan ke polisi terkait cuitan '7 kontainer surat suara tercoblos'. Namun, dia menegaskan, niatnya hanya ingin pemilu berlangsung jujur dan adil.

Andi mengaku sempat mencuitkan isu tujuh kontainer surat suara telah tercoblos. Dalam cuitannya, Andi meminta KPU mengecek kebenaran kabar tersebut. Andi menolak disebut menyebarkan berita hoax karena dia dalam posisi meminta KPU mengecek kabar liar tersebut.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga turut bicara soal kabar bohong yang menyebutkan ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia mengatakan kabar bohong seperti itu bisa mengusik ketenangan dan berdampak pada persoalan hukum.

Jokowi mengimbau masyarakat untuk menghindari fitnah dan kabar bohong dan lebih bijak dalam menanggapi sebuah kasus yang muncul menjelang pencoblosan Pilpres 2019. Terkait dengan kabar 7 kontainer surat suara yang sempat disinggung oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief di Twitter tersebut, Jokowi menegaskan itu adalah berita hoax. "Ya itulah. Ini kan hoax. Kartu itu kan belum dicetak, sudah muncul fitnah-fitnah seperti itu," kata Jokowi saat ditemui di Pendopo Bupati Blitar, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019).

Jokowi mengajak masyarakat untuk tetap menjaga ketenangan. Jangan ada kabar-kabar bohong atau fitnah menjelang pencoblosan. "Marilah kita hindari fitnah-fitnah seperti itu. Ini sudah mendekati, 3 bulan lagi sudah masuk ke pilpres. Semuanya menjaga ketenangan. Semuanya harus sejuk dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga tidak menjadi pikiran-pikiran jelek dari masyarakat," katanya.

Dia menegaskan kabar bohong dan fitnah seperti itu bisa menimbulkan pikiran negatif di tengah masyarakat. Dia juga menegaskan kabar seperti itu bisa berdampak pada persoalan hukum.

"Bisa menjadi masalah hukum nanti kalau seperti itu dilakukan," imbuh Jokowi.